TINGKATKAN PENDAPATAN, BUPATI DORONG BAYAR PAJAK DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Jum’at 14 Desember 2018 – Minimnya realisasi Pendapatan Daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta jajarannya berinovasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan seluruh jajarannya saat memimpin Rapat Pimpinan Daerah di Aula Kantor Bupati, Kamis (13/12).

Fauzan meminta agar tahun 2019 nanti, sektor PAD harus digenjot untuk lebih meningkat lagi dalam capaiannya. Ia memberi contoh pada komponen akomodasi dan konsumsi di sektor pariwisata.

“Saya memprediksi angka kunjungan wisatawan akan normal dan banyak daerah yang akan studi banding ke kita. Wajibkan mereka menginap di Lombok Barat,” pinta Fauzan.

Bagi Fauzan, untuk itu tidak cukup dengan memakai Peraturan Bupati, namun harus dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Jadikan syarat kita bisa menerima. Jangan kita yang memfasilitasi, tapi daerah lain yang untung dapat pajak dan retribusi,” ujar Fauzan.

Demikian juga di Dana Perimbangan, Fauzan meminta agar semua yang memiliki usaha atau akan bekerja di Lombok Barat harus membayar pajak di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat.

“Wajibkan mereka memiliki NPWP di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat. Bukan hanya Perusahaan, termasuk ASN, harus punya NPWP di Lombok Barat,” pinta Fauzan tegas.

Bahkan, Fauzan meminta hal tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berkas dalam pengajuan izin.

“Buat dalam bentuk Peraturan Bupati biar bisa jadi syarat,” pinta Fauzan sambil memastikan bahwa besaran DAU juga dipengaruhi oleh raihan pajak suatu daerah.

Untuk diketahui, Pos Pendapatan dalam APBD Lombok Barat di tahun 2018 bersumber dari PAD yang awalnya diestimasi mencapai Rp. 301 milyar lebih, ternyata hanya bisa diproyeksi tercapai sekitar Rp. 254 milyar. Untuk DAU sebesar Rp. 771 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 49 milyar lebih, diproyeksi meningkat menjadi Rp. 63 milyar lebih.

Untuk APBD 2019, untuk PAD diproyeksi mencapai Rp. 279 milyar lebih, DAU diproyeksi meningkat 3,2% menjadi Rp. 769 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 43 milyar lebih.

“Bila semua inovasi itu kita lakukan, saya optimis APBD kita bisa meningkat,” pungkas Fauzan.