BUPATI FAUZAN: ANAK BUTUH SENSITIFITAS DAN KOMITMEN KITA

 

Giri Menang, Senin 4 November 2019 - Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyatakan, tidak ada program di semua dinas, seharusnya tidak melepas pertimbangannya dari kepentingan anak. Pembangunan infrastruktur pun, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan anak. Kendati dari sisi angaran tidak nampak, namun itulah yang dinyatakan bupati di hadapan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB pada gelaran launching Peraturan Bupati (Perbub) no.30/2019, tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Ruang Exavator Dias PUPR, Senin (4/11/2019).

“Anak butuh sensitifitas dan komitmen kita bersama. Tidak boleh di setiap OPD yang tidak mempertimbangkan kepentingan anak,” harapnya di hadapan Ketua LPA NTB, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Camat Kediri, Camat Gunungsari dan Camat Sekotong, Kepala Desa Bengkaung, Lelede, Cendi Manik serta sejumlah OPD terkait.

Dikemukakan bupati, di setiap gerakan, semua kepentingan anak secara langsung menjadi prioritas. Semua ini butuh kepedulian pemerintah daerah. Butuh sensitifitas dan butuh komitmen. Namun yang terjadi adalah, banyak yang hanya melirik anggaran dan bermuara ujungnya pada proyek.

“Semisal kita membuat gerakan anti merariq kodeq (Gamak) atau gerakan lain, yang paling ditanyakan adalah honor tim. Honor itu honor penting, tetap menjadi perhatian kita, tapi jangan itu yang kemudian menjadi sebuah tujuan,” singgung bupati.

Tujuannya adalah, semua gerakan yang dilakukan, sepenuhnya menyangkut kepentingan anak. Itu yang harus lebih diutamakan.

Bupati menyederhanakankan dengan bahasa sedehana, kerja ikhlas, yang lain adalah ekses. Namun dalam pepatah sehari hari, bupati menyebut, menanam rumut jangan harap akan tumbuh padi.

Selanjutnya bupati menyinggung, di negara manapun hampir semua sumber masalah ada pada administrasi kependudukan. Pemilu bisa bermasalah karena administrasi kependudukan. Demikan pula dengan program di Dinas Sosial yang bersentuhan langung dengan kebutuhan masyarakat miskin.

“Karena itu saya menganggap kegiatan ini sangat penting walaupun dibutuhkan komitmen kita bersam unuk mensukseskannya,” harap bupati.

Acara ini tidak saja membahas Perbup 30/2019, tapi juga Perbup 48/2019 tentang Percepatan Akta Lahir, tapi juga lounching Pilot Gerasan II, Kartu Identits Anak (KIA) serta penyerahan simbolis Akta Kelahiran Anak di wilayah terdampak gempa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPA NTB, Sahnan, SH menyatakan, pemerintah Lombok Barat telah melaksanakan kegiatan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak), dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

“Kami merasa bangga dan bahagia, semua kegiatan ini menyangkut kepentingan hak anak, lebih lebih semua tanpa biaya dan dilakukan dengan sistim jemput bola,” puji Sahnam.

Usai dilakukan arahan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis akta kelahiran, KIA, SK Kadis Dukcapil tentang Penetaan Desa kegiatan Gerasak. Untuk Akta kelahiran diberikan kepada perwakilan Zaini Udayani, KIA diberikan kepada Ananda Maulana dan SK Kadis Dukcapil diberikan kepada perwakilan tiga desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Gerasak II.

Konten Terkait