MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU BERBASIS TQM (SINERGI TIGA PILAR UTAMA PENDIDIKAN DI LOMBOK BARAT)

Oleh: M. Ahyar Fadly

(Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat)

Fadlyahyar01@gmail.com

 

Pengantar

Ujung dari semua kebijakan pendidikan adalah menuju peningkatan partisipasi pencapaian mutu pendidikan. Konsep mutu mempunyai arti yang sangat beragam. Ada banyak perspektif yang menjelaskan tentang mutu, namun yang paling popular adalah yang dikembangkan oleh tiga pakar manajemen mutu yakni Edwards Deming, Philip B. Crosby dan Joseph M. Juran. Deming mendefinisikan mutu sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen; Crosby menyebut mutu sebagai nilai kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, sedangkan Juran menganggap mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Dalam konteks ISO-9000, mutu berarti totalitas dari karakteristik yang memuaskan kebutuhan. Jadi suatu produk yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan pelanggan adalah satu-satunya yang menentukan suatu produk bermutu atau tidak.

Ada yang keliru dari paradigm masyarakat pada umumnya dan masyarakat Lombok Barat khususnya tentang pendidikan. Masyarakat memandang sekolahan sebagai tempat reparasi atau perbaikan anak-anaknya yang lost control tanpa keterlibatan orang tua. Di dunia sekolahan anak-anak bisa menjadi apa yang menjadi pengharapan dan keinginan orang tua. Dunia sekolahan bukan bengkel reparasi yang dapat menyulap anak-anak nakal menjadi baik dalam waktu singkat. Masyarakat dan Anak-anak memang dapat menaruh harapan setinggi langit selama mereka dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Orang tua tidak bisa hanya berpangku tangan dan terbengong melihat sekolah bekerja sendirian.

Rendahnya kualitas pendidikan yang bermutu di daerah berada pada pundak pemerintah,  sekolah dan masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ketiganya harus bersinergi menjalankan fungsinya sebagai sarana yang memberikan motivasi, fasilitas edukatif, wahana pengembangan potensi peserta didik, dan mengarahkannya agar mampu bernilai efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman, dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan disebut bermutu apabila mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, mutu pendidikan nasional harus sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN) yang ditetapkan pemerintah.

Belum maksimalnya peran dan fungsi tiga pilar utama pendidikan yang berorientasi mutu menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Kondisi seperti itu seolah-olah ada pembiaran; ada yang sengaja menjauhkan masyarakat dari pendidikan akibatnya pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi tiga entitas yang berbeda. Masyarakat sibuk dengan urusan keluarga dan menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah. Sementara pemerintah (pengampu pendidikan) disibukkan dengan mengotak-atik kurikulum dan mengejar kuantitas dengan menerapkan angka partisipasi kasar (APK). Kemudian sekolah berposisi terjepit dan serba salah di antara dua kepentingan yang berbeda dari pemerintah dan masyarakat. Kondisi mengelola pendidikan seperti ini yang saya sebut politik pendidikan cermin retak”.

Munculnya berbagai fenomena kerenggangan hubungan guru dengan masyarakat diakibatkan oleh egoisme dari masyarakat yang (seolah) anti pendidikan. Sangat keliru kalau masyarakat menyerahkan anak-anaknya bulat-bulat ke sekolah tanpa kehadiran dan peran serta dalam melakukan pengawasan di rumah. Tentu hal ini berbeda dengan pendidikan pesantren yang telah menerapkan full day school sejak lama. Kondisi itu diperparah oleh sikap dan tingkah polah anak-anak yang semau gue dan sulit mau diatur. Pada aras ini, siapa yang harus dipersalahkan pemerintah, Guru ataukah masyarakat selaku wali? Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Menganalisis dan menemukan solusi permasalahan tersebut dengan mendudukkannya pada rel yang semestinya yang menjadi fokus utama tulisan ini.

 

Tiga Pilar Utama Pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka harus ada hubungan yang harmonis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Harmonisasi hubungan itu akan terwujud bila ada saling pengertian antara pemerintah, sekolah, dengan masyarakat atau orang tua, serta lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat (Mulyasa, 2004). Setiap unsur mempunyai peran masing-masing, sehingga membentuk satu kesatuan dalam sebuah system masyarakat. Sekolah berada pada garda terdepan dalam proses pendidikan, sehingga menjadi penentu dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar dapat lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan. Pemerintah, pada aras ini, berperan sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi fasilitator yang akan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Yang dimaksudkan dengan tiga pilar pendidikan adalah setiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam tiga lembaga pendidikan yaitu pemerintah, sekolah, dan keluarga atau masyarakat[1]. Ketiga pilar pendidikan mengemban amanah pendidikan secara bertahap dan terpadu bagi generasi muda bangsa. Selanjutnya, tiga pilar pendidikan ini dijadikan prinsip pendidikan, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Orientasi kelembagaan tiga pilar pendidikan bersifat alamiah sesuai dengan fakta dalam tata kebudayaan manusia.

Pada dasarnya tata kehidupan manusia menjadi titik pijakan untuk dapat memahami tata kehidupan pendidikan.[2] Realitas kehidupan menggambarkan bahwa manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga. Sebagai kelompok terkecil masyarakat, keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkah laku masyarakat, hubungan timbal balik antara keluarga dan masyarakat sebagai sarana terjadinya proses pendidikan. Dalam lingkungan keluarga yang paling sederhana, terdapat dua lembaga pendidikan yang dikenal dan berjalan yakni lembaga pendidikan keluarga dan lembaga pendidikan masyarakat[3]. Tentu, kedua lembaga pendidikan tersebut diadakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada saat itu.

Eksistensi keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan anak, dianggap sebagai kehidupan yang asasi dan alamiah yang pasti dialami oleh setiap manusia. Dengan demikian, lembaga pendidikan keluarga juga berlangsung alamiah dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam kebudayaan yang sudah maju, terdapat struktur kelembagaan yang lebih kompleks, seperti pembagian peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan lahirnya suatu lembaga yang mengatur tentang pendidikan.

Dalam dunia modern, lembaga yang menangani pendidikan disebut dengan sekolah. Tiga pilar pendidikan inilah kemudian ditasbihkan sebagai lembaga pendidikan yang terus mengalami metamorfosis hingga sekarang ini. Dengan demikian, pemerintah, sekolah dan keluarga atau masyarakat menjadi satu kesatuan lembaga pendidikan yang selalu bersinergi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sinerginitas pilar-pilar pendidikan harus terus didorong dan diupayakan dalam bentuk program yang berkelanjutan. Pada aras ini, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan sekolah. Komite Sekolah sebagai perwakilan dari keluarga peserta didik atau masyarakat perlu didayagunakan oleh pemerintah daerah sehingga partisipasi masyarakat lebih maksimal.

Agar tidak salah pengertian, penting untuk diberikan pengertian tentang keluarga. Dalam tulisan ini, keluarga diartikan sebagai “a group of two or more persons residing together who are related by blood, marriag or adopsion”. Sementara Am Rose, sebagaimana dikutip oleh Vebriarto mendefinisikan keluarga sebagai “a family is agroup of interacting person who recognize a relationship with each other bayet onconimon parentage, and or adoption”. Jadi pengertian keluarga adalah sebagai kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga, dengan demikian, memilik arti penting dalam kehidupan manusia di masyarakat. Terbentuknya keluarga, menurut Sunyoto Usman (Sosiolog UGM) bukan semata-mata mempunyai kepentingan yang sama, tetapi lebih dari itu yakni berdasarkan sukarela dan cinta kasih yang asasi di antara dua manusia (suami-istri). Anak-anak yang lahir dari cinta kasih menghabiskan waktunya dalam keluarga, sampai mereka masuk sekolah dan memperoleh pendidikan yang bermutu.

 

Pendidikan Bemutu Berbasis TQM

Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 secara tersurat mendeskripsikan bahwa masyarakat adalah komponen pendidikan nasional yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Tetapi dalam masalah mutu pendidikan, bukan hanya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas pendidikan, tetapi juga peran sekolah dan pemerintah. Pemerintah, sekolah dan masyarakat merupakan tiga unsur dalam satu ikatan, tiga komponen dalam satu system, yaitu system pendidikan nasional. Tiga pilar utama pendidikan tersebut seharusnya bersinergi untuk pendidikan yang bermutu. Masyarakat selama ini terkesan sebagai penonton dan fatalis akan mutu pendidikan. Kondisi tersebut harus segera diakhiri untuk masa depan anak bangsa akan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan sebenarnya merupakan suatu layanan atau jasa sehingga pengelolaan pendidikan harus memenuhi keinginan pelanggan. Perspektif ini menegaskan bahwa bahwa mutu pendidikan bukan hanya menekankan hasil akhir seperti Ujian Nasional (UN) melainkan juga proses, lingkungan dan manusia. Mutu berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka mutu mutu pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sedangkan bila pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan rendah. Dengan demikian, pelanggan atau pengguna jasa adalah satu-satunya yang menentukan suatu produk bermutu atau tidak tidak yang sesuai standar ISO-9000.

Harus diakui bahwa mutu pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan suatu sistem kompleks yang terdiri dari banyak unsur yang membentuk seperti pendidik, peserta didik, tujuan, isi pendidikan, metode, media pembelajaran, manajemen, dan lingkungan pendidikan. Namun demikian konsep mutu yang dikembangkan yaitu “fitness for purpose as perceived by the customer”. Pengendalian mutu pendidikan dengan begitu harus merujuk pada siklus “Deming” yaitu plant, do, study, and act. Siklus Deming pada dasarnya merupakan konsep pengendalian mutu berlanjut (continous quality improvement) dalam proses industry.

Karena mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, maka pendekatan manajemen terpadu (Total Quality Management) perlu diterapkan secara konsisten dalam pendidikan untuk menampilkan layanan pendidikan yang unggul dalam hal mutu dan kompetitif terhadap sektor lain. Oleh karena itu, TQM atau manajemen mutu terpadu merupakan salah satu strategi manajemen untuk menjawab tantangan eksternal suatu organisasi termasuk pendidikan guna memenuhi kepuasan pelanggan.

Arcaro (1995) sebagaimana dikutip oleh Arif Rohman (2000), mengembangkan konsep roda implementasi TQM dalam dunia pendidikan yang berisi delapan unsur yakni: strategic planning, communication, program measurements, conflict management, program selection, program implementation, program validation, and standards. Penerapan delapan unsur tersebut di atas dapat memperoleh dua manfaat yaitu pendidikan selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan pengguna atau stake holders sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak menemui kesulitan; dan ukuran keberhasilan dapat ditentukan sehingga memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

 

Pendidikan Lombok Barat Bermutu Berbasis TQM

Rencana strategis dan arah kebijakan pembangunan pendidikan untuk kurun waktu sampai 2025 harus menjadi acuan pemerintah daerah Lombok Barat dalam mengelola pendidikan. Upaya melakukan revisi terhadap perundang-undangan sejalan dengan visi nasional, agar seluruh bangsa Indonesia menjadi cerdas dan karenanya diyakini akan meningkatkan kesejahteraan. Hipotesis akademik menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka masyarakat tersebut akan menjadi cerdas, dan semakin cerdas suatu masyarakat akan meningkat juga tingkat kesejahteraannya. Hipotesis akademik itu telah dibuktikan oleh beberapa negara yang konsen dalam pembangunan SDM seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara lain; padahal dari segi SDA dikenal sebagai negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia.

Pemerintah kabupaten Lombok Barat menterjemahkan visi pendidikan nasional menjadi misi sebagaimana tercantum dalam “Buku Saku Pendidikan Lombok Barat Cerdas Tahun 2015/2016” yakni “mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit dan etos kerja untuk meraih yang terbaik (Lobar berprestasi) untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Pada level praxis terkadang visi pendidikan seringkali tidak sejalan dengan strategi dan praktek penyelenggaraan pendidikan dengan dinamika sosial dan politik. Dengan kata lain, “siklus Deming” berjalan zig zag atau tidak sui generis karena terkait dengan sistem atau dinamika sosial dan politik.

Untuk menuju Lombok Barat bermutu dan berprestasi bupati Haji Fauzan Khalid, M.Si melalui Dinas Pendidikan telah melakukan terobosan dan inovasi meningkatkan kualitas, pemberdayaan dan mensinergikan tiga pilar utama pendidikan. Pemerintah daerah Lombok Barat telah menyediakan anggaran, kurikulum, sumber belajar, peraturan dan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh institusi pendidikan. Hal  itu terkait dengan cita-cita pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selama ini, Dinas Pendidikan Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan. Perbaikan yang dimaksud menyangkut perbaikan manajemen pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, isi pendidikan, pendanaan maupun sarana pendukungnya. Beberapa terobosan atau inovasi yang dilakukan yakni penetapan sekolah rujukan dan penerapan manajemen mutu terpadu (TQM). Ditetapkannya SDN 1 Labuapi dan SMPN 4 Gerung oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah rujukan merupakan terjemahan dari cita-cita akan pendidikan yang bermutu dan berkualitas di kabupaten Lombok Barat dan merupakan turunan dari pengembangan konsep roda implementasi Total Quality Management (TQM) sesuai siklus “Deming” yaitu plant, do, study, and act. Di tahun 2017 mendatang sekolah rujukan direncanakan ada pada kecamatan di kabupaten Lombok Barat sesuai dengan renstra pendidikan (master plan of education) dan anggaran yang ada.

Master plan of education di kabupaten Lombok Barat menurut hemat penulis merupakan bagian dari kebijakan negara atau publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik  yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya  muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan (descripancy) atau mensejajarkan antara dunia harapan dan kenyataan. Harapan mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas yang mendorong kabupaten Lombok Barat melakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan perbaikan manajemen dan kualitas tenaga pendidik.

Guru sebagai pilar utama kedua pendidikan harus terus ditingkatkan mutu dan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas Guru atau tenaga pendidik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Upaya komprehensip dan sistemik terpadu perlu dilakukan, sebab banyak unsure pendidikan lain yang ikut mempengaruhinya, seperti manajemen pendidikan itu sendiri, kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta keinginan politik (political will) bangsa. Juga, yang terpenting harus diimbangi oleh kemauan Guru atau tenaga pendidik untuk senantiasa meng-up date kemampuan dan pengetahuannya sehingga kebaruan ilmu yang dimiliki Guru atau tenaga pendidik tidak berada di belakang peserta didiknya; lebih-lebih di era kemajuan teknologi media sosial sekarang.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat H. Ilham, M.Pd untuk meningkatkan kualitas Guru atau tenaga pendidik seperti pelatihan Guru KKG/MGMP, short course tentang manajemen sekolah bagi Kepala Sekolah ke Luar Negeri dan dalam negeri, melakukan sertifikasi bagi pendidik, memberikan tunjangan kinerja bagi tenaga pendidikan yang berprestasi dan penghargaan bagi Guru berprestasi, serta membentuk Pusat Belajar Guru (PBG) di kabupaten Lombok Barat. Perhatian Pemerintah Daerah tentang pendidikan dan peningkatan kualitas Guru ditunjukkan juga dengan menjalin kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) segi tiga dengan Unity Kolej Malaysia dan Kadin Negeri Sembilan Malaysia yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, M.Si dengan Ceo Unity Kolej Tuan Amir Hamzah bin Isya di Ruang Rapat Utama kantor Bupati Lombok Barat.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut di atas, Pemerintah Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan di tahun 2017 mendatang akan merancang berbagai pelatihan dan short course Guru atau tenaga pendidik sehingga kualitas tenaga pendidik kembali terangkat eksistensinya sebagai profesi mulia dan luhur. Guru atau tenaga pendidik adalah orang yang berilmu, berakhlak mulia, baik hati, jujur, disegani serta menjadi teladan masyarakat. Pullias dan Young (1977) menunjukkan bahwa Guru atau tenaga pendidik itu memiliki peran sebagai pembimbing, modernis, perantara antar generasi, model, peneliti, pencipta, dan empunya kekuasaan dalam ilmu pengetahuan. Karena itu, wajar kalau Guru disebut Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”.

Ironis memang dalam konteks nasib Guru atau tenaga kependidikan yang belum sejahtera sampai sekarang. Namun begitu, Guru Negeri (bukan Guru honorer) setidaknya harus bersyukur terhadap program sertifikasi Guru yang dapat mengangkat kesejahteraannya. Indikatornya, beberapa sekolah di Lombok Barat mulai kekurangan lahan parkir untuk menampung kendaraan roda empat yang dimiliki oleh para Guru. Kalau saja Guru Umar Bakri sebagaimana diilustrasikan oleh Iwan Fals tentang nasib Guru, maka Ia akan bernafas lega ternyata Guru bisa sejahtera. Namun, Umar Bakri akan kembali mengelus dada ketika para Guru yang meributkan lahan parkir bukannya kualitas dan spirit pengabdian untuk menciptakan para Menteri dan birokrat yang berintegritas.

Nasib Guru honorer mendapat perhatian serius dari Pemda Lombok Barat dan pada Tahun 2017 melalui anggaran Dinas Pendidikan akan mendapatkan tunjungan fungsional sesuai dengan kemampuan Daerah. Pemerintah Daerah terus berupaya memberikan penghargaan terhadap profesi Guru. Maksudnya kesejahteraan Guru atau tenaga pendidik akan ditingkatkan (terutama penghargaan terhadap Guru honorer). Oleh karena itu, sebagai wujud penghargaan itu, bupati Lombok Barat akan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan bagi guru non-PNS. Setelah peraturan bupati itu disahkan maka pada tahun 2017 mendatang para guru non-PNS bisa bernafas lega dengan tambahan penghasilan sehingga nasibnya semakin baik. Bupati Haji Fauzan Khalid, M.Si sangat menyadari bahwa apabila profesi Guru telah “well paid”, maka profesi itu akan menjadi pilihan putra-putri terbaik bangsa.

Di samping itu, orientasi pembentukan ranah calon Guru atau tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Lombok Barat. Mengembalikan marwah calon Guru pada keseimbangan antara ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Pembentukan moral Guru atau tenaga pendidik harus diutamakan (meminjam istilah Tilaar, 1992) Guru adalah juga seorang “Resi”. Artinya Guru adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas, sehingga banyak orang menimba ilmu yang dikuasainya dan tempat orang bertanya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi; orang yang memegang teguh nilai-nilai moral dan agama yang dianutnya. Dengan begitu, pandangan dan perilaku Guru atau tenaga pendidik tidak akan keluar dari kaidah ilmu, moral dan agamanya.

Memposisikan Guru berada di garda depan dalam bingkai sistem pendidikan nasional tidak mudah. Dinas Pendidikan Lombok Barat harus bekerja ekstra keras untuk mendudukan kembali marwah Guru sebagai manusia terhormat yang memiliki sifat-sifat baik dan sempurna, baik dalam keilmuannya, sikap maupun tingkah laku dan tutur katanya, serta kepekaan sosialnya. Titik lemah sebagian Guru atau tenaga pendidik dalam hal kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya, seperti dengan wali peserta didik.

Masyarakat sebagai pilar utama ketiga dari pendidikan harus terberdayakan dengan maksimal. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 memperkuat dan memerankan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan dapat berperan sebagai advisory agency, supporting agency, controlling agency, and Mediator agency. Peran tersebut sampai saat ini belum dijalankan secara maksimal dan baik sehingga terkesan masyarakat yang berada di dalam kepengurusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebatas sebagai pengisi strukturasi tanpa anggaran yang jelas dan memadai guna menjalankan perannya.

Namun demikian, surat keputusan Mendiknas tersebut di atas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai bentuk realisasi dari keinginan reformasi pendidikan, maka di satu sisi dan dalam lingkungan yang terbatas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mampu untuk merehabilitasi prasarana sekolah yang rusak dengan DAK Non DR. tentu saja hal itu disambut positif oleh penyelenggara pendidikan. Di sisi lain masih ada sebagian Komite Sekolah yang kapabilitasnya belum seperti yang diharapkan dan masih terjadi tarik menarik kepentingan dengan Kepala Sekolah untuk melakukan rehabilitasi sekolah, seperti kasus dibeberapa sekolah di kecamatan Narmada Lombok Barat.

Pemberlakuan Kepmendiknas ini untuk diintegrasikan dengan pola rehabilitasi sekolah atau dalam segala bentuk manajemen mutu terpadu (TQM) perlu diefektifkan. Dengan demikian, TQM diharapkan lebih prospektif ke depannya. Hasil implementasi rehabilitasi sekolah dengan DAK Non DR dapat dijadikan masukan untuk melihat kinerja jajaran pengelola pendidikan di tingkat kabupaten Lombok Barat.

Ketiga pilar utama pendidikan sebagaimana terurai di atas harus bersinergi untuk mewujudkan pendidikan bermutu di kabupaten Lombok Barat sehingga akan lahir berbagai prestasi dan penghargaan yang ditorehkan oleh putra-putri Lombok Barat dimasa mendatang. Pemerintah daerah Lombok Barat telah menyediakan anggaran dan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan guru non-PNS. Sekolah dengan semua komponen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk terus berinovasi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sehingga peserta didik dapat menorehkan prestasi pada berbagai even baik nasional maupun internasional. Masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib memberikan dukungan kepada berbagai inovasi mutu dan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dalam kerangka Total Quality Management (TQM).

Torehan prestasi akhir tahun 2016 dengan prestasi Guru SMPN Kediri menjadi juara dua penulisan Karya Ilmiah tingkat Nasional dan penghargaan sekolah sehat tingkat nasional yang diraih oleh SDN Batukuta kecamatan Narmada dapat dijadikan referensi memasuki tahun 2017. Tahun depan adalah tahun penuh harap dan cita untuk dapat menorehkan prestasi emas lebih banyak lagi dalam dunia pendidikan sehingga Lombok Barat bisa mendapatkan panggung di tingkat nasional dari prestasi dan mutunya. Harapan dan cita memasuki tahun baru 2017 harus diimbangi dengan semangat baru untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten Lombok Barat. Syaratnya, Pemerintah Daerah, Sekolah dan masyarakat harus mampu bersinergi untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas di semua jenjang satuan pendidikan di Lombok Barat dengan berbasis pada Total Quality Management (TQM).

 

Kesimpulan

Pendidikan bermutu dan berkualitas di kabupaten Lombok Barat menjadi suatu keniscayaan di tengah sinerginitas tiga pilar utama pendidikan yang semakin membaik. Paradigma baru yang berorientasi mutu menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemangku kebijakan dan pelaku pendidikan. Manajemen Mutu Terpadu (TQM) merupakan basis sekaligus rujukan dalam tata kelola untuk menjadi bermutu dan berkualitas sehingga pendidikan Lombok Barat mendapat panggung untuk berbicara banyak di level nasional.

Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat sebagai mitra Dinas Penddikan dan Kebudayaan telah melakukan lokakarya tentang penyadaran akan peran dan fungsi Komite Sekolah dalam mewujudkan mutu dan kualitas pendidikan sehingga ke depan akan melahirkan putra-putri Lombok Barat yang berprestasi, cerdas dan bertanggung jawab. Komite Sekolah sebagai duta masyarakat di sekolah harus berperan dan mendukung program pemerintah dan sekolah yang berorientasi pada mutu dan kualitas pendidikan.

Mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas di kabupaten Lombok Barat menjadi tugas bersama tiga pilar utama pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah Daerah menyedakan anggaran dan peraturan; sekolah menyusun dan menjalankan program mutu sedangkan masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memberikan dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pendidikan bermutu dan berkualitas berbasis Total Quality Management (TQM). Ketiga pilar utama pendidikan harus menyatu pada satu titik kesadaran bahwa ujung dari semua kebijakan pendidikan adalah menuju peningkatan partisipasi pencapaian mutu pendidikan di kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, M.Si memiliki komitmen dan semangat tinggi untuk pendidikan bermutu dan berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas, diantaranya melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Lombok Barat dengan Unity Kolej Malaysia dan Kadin Negeri Sembilan Malaysia untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan menambah wawasan peserta didik. Berdasarkan MoU tersebut di tahun 2017 akan diadakan short course, pelatihan-pelatihan, dan seminar Internasional bagi guru di kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian diharapkan mutu dan kualitas pendidikan Lombok Barat akan menjadi lebih baik rankingnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 

[1] Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah Tripusat pendidikan untuk menggambarkan peran dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. (Tim Dosen IKIP Malang, 2003, Pengantar Dasar-dasar Pendidikan; Surabaya, Usaha Nasional).

[2] Arif Rahman, 2009,…..

[3] Soejono Soekanto, 1998, Pengantar Sosiologi, Jakarat: Rajawali Press